Dalam sambutannya, Kusnu Heri Purwanto menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. “Melalui program ini, diharapkan Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki pemahaman yang lebih baik terkait aspek hukum dalam tata kelola keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran,” ujar Kusnu.

Salah satu narasumber utama, Kasubsi Intel Kejari Ngawi, Bayu Tri Buana, memberikan pemaparan mendalam tentang pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa serta sistem pemantauan real-time yang dapat membantu desa dalam mencatat dan melaporkan penggunaan anggaran secara lebih akurat. “Kejaksaan hadir untuk membimbing dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai hukum. Kami ingin desa-desa di Kecamatan Ngrambe menjadi contoh dalam tata kelola keuangan yang baik dan bersih,” tegas Bayu.

Para peserta yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan, terutama saat sesi tanya jawab. Sunaryo, Kepala Desa Babadan, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. “Kami sangat terbantu dengan adanya pendampingan hukum seperti ini. Banyak regulasi yang terus berkembang, dan kami butuh pemahaman yang jelas agar tidak salah langkah dalam mengelola dana desa,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan penerapan sistem pemantauan real-time, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngrambe diharapkan semakin meningkat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

The post Jaksa Garda Desa: Penguatan Hukum dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngrambe appeared first on Kec. Ngrambe | Kab. Ngawi.