Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Ngawi, Tri Pujo Handono, serta Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Ngawi, Bayu Tri Buana. Kehadiran dua tokoh dari unsur fiskal dan hukum ini menjadi penanda pentingnya optimalisasi PBB sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa sekaligus memperkuat kesadaran akan tanggung jawab kolektif.

Seluruh Kepala Desa beserta perangkat desa se-Kecamatan Ngrambe tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai pelaku utama yang akan menerjemahkan kebijakan pajak ke dalam praktik yang berpihak pada kesejahteraan warga.

Dalam sambutannya, Camat Kusnu menekankan bahwa capaian PBB bukan sekadar angka, melainkan indikator kedewasaan tata kelola desa. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Monev ini sebagai momentum memperkuat sinergi lintas sektor.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Tri Pujo Handono, dalam paparannya menjelaskan sejumlah strategi percepatan realisasi PBB, termasuk pentingnya data valid dan komunikasi intensif antara pemungut pajak di lapangan dengan sistem pelaporan di kabupaten.

Sementara itu, Bayu Tri Buana dari Kejari Ngawi menyoroti aspek kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan PBB. Ia mengingatkan bahwa pajak adalah amanah rakyat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Wahyu, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ngrambe yang turut hadir sebagai peserta, menyampaikan pandangannya bahwa kegiatan ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan sebuah refleksi bersama.

“Kami melihat kegiatan ini sebagai pengingat kolektif, bahwa pembangunan desa tidak mungkin berjalan tanpa kontribusi dari masyarakat. Di sinilah peran PBB menjadi nyata dan strategis,” ujar Wahyu.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung hangat. Para kepala desa menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari validitas SPPT hingga tingkat partisipasi masyarakat. Masukan tersebut dicatat sebagai bahan perbaikan ke depan.

Monev PBB di Kecamatan Ngrambe bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah pajak benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.

The post Refleksi Pajak untuk Kemajuan Desa: Monev PBB di Ngrambe Hadirkan Kepala BPKAD dan Kejari Ngawi appeared first on Kec. Ngrambe | Kab. Ngawi.

Dalam sambutannya, Kusnu Heri Purwanto menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. “Melalui program ini, diharapkan Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki pemahaman yang lebih baik terkait aspek hukum dalam tata kelola keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran,” ujar Kusnu.

Salah satu narasumber utama, Kasubsi Intel Kejari Ngawi, Bayu Tri Buana, memberikan pemaparan mendalam tentang pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa serta sistem pemantauan real-time yang dapat membantu desa dalam mencatat dan melaporkan penggunaan anggaran secara lebih akurat. “Kejaksaan hadir untuk membimbing dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai hukum. Kami ingin desa-desa di Kecamatan Ngrambe menjadi contoh dalam tata kelola keuangan yang baik dan bersih,” tegas Bayu.

Para peserta yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan, terutama saat sesi tanya jawab. Sunaryo, Kepala Desa Babadan, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. “Kami sangat terbantu dengan adanya pendampingan hukum seperti ini. Banyak regulasi yang terus berkembang, dan kami butuh pemahaman yang jelas agar tidak salah langkah dalam mengelola dana desa,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan penerapan sistem pemantauan real-time, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngrambe diharapkan semakin meningkat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

The post Jaksa Garda Desa: Penguatan Hukum dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngrambe appeared first on Kec. Ngrambe | Kab. Ngawi.