Kunjungan Wabup Ngawi dalam Penyerahan Bantuan RTLH

Kegiatan penyerahan rehab RTLH tersebut dipusatkan di rumah sederhana milik Mbah Samsudin, seorang warga Desa Krandegan yang telah lama membutuhkan perbaikan hunian. Wabup Ngawi Dwi Rianto Jatmiko datang bersama Asisten Ekbang, Totok Sudaryanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Ngawi Sumarsono, Camat Ngrambe Dhanang Wahyudi Priyanto, serta Kepala Desa Krandegan Tri Mulyono. Hadir pula jajaran Forpincam Ngrambe yang memberikan dukungan penuh.

Kunjungan ini tidak hanya menandai penyelesaian program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan kondisi rumah penerima manfaat telah benar-benar layak huni. Selain itu, Wabup Ngawi turut berdialog dengan keluarga penerima bantuan guna mendengar langsung kebutuhan mereka ke depan.

Bantuan Tambahan dari KORPRI Peduli

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Ngawi juga menyerahkan bantuan RTLH dari KORPRI Peduli Kabupaten Ngawi senilai lima belas juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan proses perbaikan dan melengkapi kebutuhan pembangunan rumah Mbah Samsudin.

Penyerahan bantuan berlangsung sederhana namun penuh makna. Wabup Ngawi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menghadirkan program sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi sangat penting agar bantuan tidak hanya selesai di pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga.

Komentar Sumarsono: Perhatian Nyata untuk Warga Miskin

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Ngawi, Sumarsono, menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada warga yang membutuhkan. “Program seperti ini sangat penting. Selain membantu memperbaiki tempat tinggal, kegiatan ini juga menguatkan semangat gotong royong dan rasa peduli antarwarga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyerahan rehab RTLH tidak sekadar seremonial. Namun, hal ini merupakan langkah konkret yang harus terus dipertahankan agar setiap warga dapat hidup dengan lebih layak dan aman. Menurutnya, dukungan lintas sektor mempercepat penyelesaian persoalan kemiskinan di pedesaan.

Dampak Kegiatan bagi Masyarakat

Melalui program RTLH ini, pemerintah berharap warga seperti Mbah Samsudin mendapatkan lingkungan hunian yang lebih sehat dan manusiawi. Selain itu, kegiatan ini mendorong kesadaran kolektif bahwa pembangunan daerah harus menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

Program serupa juga akan terus digalakkan di desa lainnya. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menetapkan RTLH sebagai bagian dari prioritas pembangunan sosial untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Makna Kegiatan bagi Pembangunan Desa

Kegiatan penyerahan rehab RTLH di Krandegan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

The post Penyerahan Rehab RTLH di Krandegan, Wabup Ngawi Serahkan Bantuan untuk Mbah Samsudin appeared first on Kec. Ngrambe | Kab. Ngawi.

Musdes ini menjadi momen penting bagi ketiga desa dalam menetapkan arah kebijakan dan program prioritas tahun 2025. Agenda yang dibahas meliputi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (DD), penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) tahun 2025, hingga finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025.

Dalam suasana yang penuh diskusi dan pertimbangan matang, para peserta menyampaikan berbagai masukan terkait program yang akan dijalankan. Wawan, salah satu peserta dari Desa Cepoko, mengungkapkan bahwa Musdes ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi wadah penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga.

“Setiap keputusan yang diambil di sini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan dan partisipasi dalam musyawarah ini sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Camat Ngrambe, Kusnu Heri Purwanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. “Pembangunan desa harus berbasis kebutuhan riil warga. Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua,” tegasnya.

Dengan berakhirnya Musyawarah Desa ini, ketiga desa kini memiliki pijakan yang jelas dalam menjalankan program pembangunan tahun 2025. Semua keputusan yang telah ditetapkan diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Pucangan, Cepoko, dan Ngrambe.

The post Musyawarah Desa di Pucangan, Cepoko, dan Ngrambe: Menetapkan Arah Pembangunan Tahun 2025 appeared first on Kec. Ngrambe | Kab. Ngawi.